Untuk mencapai evaluasi Cetak Biru Peradilan 2010-2035 dalam rangka penyusunan rancangan rencana strategis lembaga serta menentukan agenda prioritas pembaruan untuk jangka menengah, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Katadata Insight Center untuk melaksanakan survei persepsi pemangku kepentingan eksternal terhadap capaian dan dampak pembaruan peradilan.

Untuk itu dimohon bantuannya kepada Bapak/Ibu untuk dapat melakukan pengisian kuesioner survei yang dapat diakses pada tautan berikut dalam periode 6 s.d. 24 November 2023. Survei ini bersifat RAHASIA, data/informasi yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya dan penggunaannya terbatas hanya untuk keperluan evaluasi capaian implementasi Cetak Biru Peradilan.

Relaas Panggilan Sidang untuk Termohon An. GEMA PUTRI ANDHIKA dalam perkara No. 21/Pdt.G/2023/PN Spn kami sampaikan melalui panggilan umum berupa situs Web, Facebook dan Instagram Pengadilan Negeri Sungai Penuh dikarenakan Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama.

	Lihat Pengumuman

Dalam rangka modernisasi administrasi perkara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Agung melakukan kerja sama dengan PT. Pos Indonesia dalam Pengiriman Dokumen Surat Tercatat.

Modernisasi administrasi pada lingkungan peradilan Mahkamah Agung ini mengubah model panggilan dan pemberitahuan dalam menangani perkara dari manual ke digital, yang dalam hal ini panggilan dan pemberitahuannya dilakukan melalui surat tercatat. Artinya, seluruh perkara yang didaftarkan secara elektronik proses penyampaian panggilan dan pemberitahuannya tidak lagi dilakukan oleh jurusita pengadilan secara langsung, melainkan melalui media surat tercatat.

Perubahan cara penyampaian ini adalah hal yang baru dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dalam hukum acara perdata. Selengkapnya...

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama.

	Lihat Pengumuman