anado-Humas: “Jika kita tidak mampu menjadi contoh yang baik bagi orang lain, janganlah menjadi sebab untuk terjadinya keburukan, karena satu keburukan akan merusak seribu kebaikan yang sudah dilakukan,”

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat melakukan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial secara virtual pada Kamis malam (21/10) di hotel Peninsula, Manado, Sulawesi Utara.

Selain itu, pada acara yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan 12 pesan penting untuk seluruh aparatur peradilan di seluruh Indonesia.

1. Menjaga imunitas tubuh dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan yang bersih, menjaga jarak secara fisik, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan;
2. Patuh mengisi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) bagi pejabat di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
3. Menempatkan pegawai yang lolos seleksi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selain itu, ia juga berharap bahwa pengadaan SDM ini dapat menunjang upaya modernisasi di tubuh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Menggunakan aplikasi e-Bima dalam proses pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran, sehingga tidak ada lagi alasan bagi Pimpinan Satuan Kerja untuk tidak mengetahui tentang progress realisasi anggaran dan kendala penyerapan dalam setiap tahun anggaran berjalan, karena semuanya dapat terpantau dengan mudah, serta bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja;
5. Seluruh satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia dapat memperoleh predikat WBK/WBBM
6. Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) harus benar-benar difungsikan, bukan saja dalam permasalahan eksekusi, namun untuk semua persoalan yang terjadi di Pengadilan Tingkat Pertama, agar tidak semua permasalahan di daerah dilimpahkan ke Mahkamah Agung.
7. Mematuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.
8. Pedoman penerapan restorative justice akan ditingkatkan pengaturannya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu di Forum Rapat Pimpinan Mahkamah Agung dalam waktu dekat ini
9. Para ketua di pengadilan-pengadilan yang baru agar senantiasa mengawasi pelaksanaan pembangunan gedung di satuan kerjanya masing-masing agar bisa berjalan dengan tepat waktu, sehingga dapat difungsikan secepatnya bagi pelayanan kepada masyarkat.
10. Bagi para Hakim yang berminat untuk mengikuti Judicial  Education Training bisa mendaftarkan diri dan selanjutnya akan dilakukan seleksi oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung, sehingga diharapkan nantinya para Hakim yang ikut dalam training tersebut bisa menularkan ilmu dan pengalamannya kepada teman-teman Hakim yang lain
11. Seluruh Aparatur Peradilan agar selalu menjaga kode etik dan pedoman prilaku, baik dalam tugas kedinasan maupun di luar tugas kedinasan. Jangan sekali-kali mencoba untuk melakukan penyimpangan, karena Badan Pengawasan Mahkamah Agung bersama-sama dengan KPK selalu memantau setiap prilaku penyimpangan para aparatur melalui mistery shopper yang disebar pada beberapa pengadilan di seluruh Indonesia
12. Para Hakim dan Aparatur Peradilan senantiasa bersikap bijak dan hati-hati dalam menggunakan media sosial, karena setelah unggahan tersebut menyebar di ruang publik, maka hal itu akan bisa dilihat dan dibaca oleh siapa pun, termasuk oleh pihak-pihak yang berperkara. (azh/editor:Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.)

Jakarta-Humas : Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor; 1033A/SEK/SK/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung Republik Indonesia.

.Untuk lebih jelas, berikut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI:

SK Sekma tentang penyelengaraan layanan clearing house.

Jakarta-Humas : Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor; 2231/SEK/OT.01.2/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Verifikasi Laporan Triwulan III TA 2021 Pada Aplikasi e-Monev Ver.3 Berdasarkan PP 39/2006.

Yang ditujukan kepada Yth; 1. Para Sekretaris Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung;. 2. Sekretaris Pengadilan Militer Utama;; 3. Para Sekretaris Tingkat Banding 4 (empat) Lingkungan Peradilan; 4. Para Sekretaris Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelas, berikut surat Sekretaris Mahkamah Agung RI:

 Verfikasi Laporan Triwulan III 2021

Beradasarkan surat keputusan SEKMA Nomor 1607/SEK/KP.05.2/7/2021 dan keputusan bersama menteri Agama, Menteri ketenaga Kerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 712 Tahun 2021.

Jakarta – Humas : Dalam rangka Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI, bagi jajaran 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/I untuk hadir dalam kegiatan pembinaan tersebut.

Untuk lebih lengkapnya, berikut surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial :

 Surat_Undangan_Pembinaan_Teknis Secara_Virtual.pdf

Jakarta-Humas : Kamis 7 Oktober 2021. Berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2151/SEK/KU.01/10/2020 tentang Kegiatan Launching Aplikasi e-BIMA (Electronic Budgeting Implemetation Monitoring and Accountability) secara daring oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI.

Yang ditujukan Kepada : Yth. 1. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding. 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama. 3. Para Panitera Pengadilan Tingkat Banding. 4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding. 5. Para Panitera Pengadilan Tingkat Pertama. 6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama. di Tempat di Tempat (ds)

Untuk lebih jelasnya berikut kami sampaikan surat dan lamipran selengkapnya :

Surat Undangan Daring Launching e-bima.pdf

Pada hari Senin, 10 Mei 2021, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, SH, MH, memimpin pada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengikuti Sosialisasi Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022, seiring dengan telaksananya Perubahan Rancangan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) untuk Tahun Anggaran 2022. Rapat ini secara daring (online) di Command Center Ditjen Badilum dan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

KLIK DISINI

Pada ahri Senin, 31 Mei 2021, telah diadakan rekrutmen kontributor daerah untuk Majalah DANDAPALA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Rekruitmen ini dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum LUCAS PRAKOSO, S.H. M.Hum, dan dilanjutkan dengan seleksi Kontributor Daerah, dengan materi berupa Kompetensi Jurnalistik dan Visi-Misi para calon kontirbutor. Seleksi dilakukan secara darin (online) melalui aplikasi telekonferens Zoom.

Seleksi ini dilakukan oleh tim Redaksi Majalah Dandapala yang terdiri dari:

1. Dr. Binsar Gultom, SH., SE., MH. (Hakim tinggi PT Banten)
2. Barita Sinaga, SH., MH. (Ketua PN Serang)
3. Arief Sapto Nugroho, SH. (Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI)
4. Guntoro Eka Sekti, SH.,MH.(Ketua PN Batang)

KLIK DISINI

https://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/peraturan/peraturan-dirjen-badilum/3211-surat-keputusan-dirjen-badilum-tentang-standarisasi-website-pengadilan.html

https://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/peraturan/peraturan-dirjen-badilum/3212-pedoman-pelaksanaan-survei-dan-tata-cara-penggunaan-aplikasi-survei-pelayanan-elektronik-sisuper-pada-ditjen-badilum-dan-peradilan-di-bawahnya.html